Dari Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat

“Satu Tim, Satu Komando, Satu Aturan”

”Cerita koordinasi dalam penangganan bencana tidak pernah terjadi. Minimnya pemahamn tentang bencana, ego sektoral, tidak jelasnya tupoksi telah menjadi soal dalam tanggap darurat di sini. Inilah yang kita rasakan,” [Rusli Amu, Kesbanglinmas Donggala]

UNGKAPAN di atas tercetus dalam pelatihan manajemen tanggap darurat yang diselenggarakan yayasan Jambata di Donggala, 25 – 27 Agustus 2008 lalu. Kegiatan ini difasilitasi oleh Sigit Purwanto dari PSMB Universitas Pembangunan Nasional Jogjakarta.

Rusli Amu dan beberapa peserta yang lain memotret karut marutnya koordinasi, ego sektoral dalam penangganan bencana serta ketidakjelasan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) pada penangganan banjir bandang sungai Meno’o di Donggala pada Juli 2008. Ini berujung pada penangganan bencana tersebut yang dirasakan berjalan tidak efektif.

Ada beberapa alasan kegiatan ini dilaksanakan. Hasil penilaian resiko bencana yang dilakukan yayasan Jambata tahun 2007 menemukan jenis ancaman bencana yang sering terjadi di wilayah Donggala. Gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor adalah ancaman Donggala, demikian dalam temuan analisa resiko bencana itu.

Potensi ancaman bencana tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan kemampuan mengurangi kerentanan, baik di masyarakat maupun pemerintah setempat. Kasus banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Meno’o tadi bisa menjadi pelajaran berharga. Yayasan Jambata mencatat, jauh sebelum banjir bandang itu terjadi, berdasarkan hasil analisisnya, organisasi ini telah mengungkap dan mengigatkan bahwa bencana sangat berpotensi terjadi. Ini diakibatkan dampak negatif dari eksploitasi sumberdaya alam sekitar DAS tersebut, semisal pembukaan lahan pertanian dan perkebunan secara destruktif yang berpotensi meningkatkan kerentanan.

Kesepahaman

Diskusi yang terbangun selama pelatihan berhasil membangun kesepahaman terkait pengurangan bencana di kabupaten ini. Peserta mengakui adanya banyak kelemahan dalam penanganan bencana paling akhir yang terjadi di kecamatan Palolo. Kelemahan itu disebabkan oleh tidak adanya koordinasi, belum dipahaminya TUPOKSI dan PROTAP (prosedur tetap), misalnya yang ada di Satlak Penanggulangan Bencana Donggala. Akibatnya sudah dapat diduga. Bantuan dan relawan tidak merata terdistribusikan dan tertumpuk pada wilayah tertentu saja.

Karena itu. Dalam pelatihan para peserta merumuskan langkah strategis penangganan bencana, antara lain akan dilakukan sosialisasi PROTAP penanggulangan bencana sebagai panduan seluruh pihak terkait serta penyusunan rencana kontijensi. Langkah langkah itu diharapkan bisa mendorong koordinasi yang lebih baik antara pihak dalam penanganan bencana secara proporsional.

Sementara tindak lanjut pelatihan disepakati membuat sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana. Kedua, ujicoba rencana kontijensi dengan simulasi tanggap darurat yang melibatkan semua pihak. Mengutip kalimat seorang peserta pelatihan, ”ini ibarat satu tim, satu komando, satu aturan.” [afaisal alwi]